Tulisan Perekonomian Indonesia Ke-4

Dasar-Dasar Perdagangan Internasional

Perdagangan antara negara pada saat ini sudah makin maju, hal ini didorong oleh kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin kompleks atau beraneka macam. Sementara barang dan jasa tersebut tidak dapat dipenuhi didalam negeri sendiri. Hal ini dapat dipahami karena kelangkaan barang dan jasa dalah sebagai akibat dari kelangkaan sumber daya yang tersedia dedalam negeri.
Perdagangan antar negara mempunyai peranan pentng dalam pengadaan barang dan jasa yang beraeneka ragam itu. karena tidak semua sumber daya untuk menghasilkam barang dan jasa itu dapat diperoleh di dalam negri.karena itu perdagangan antar negara meliputi :
a. Tukar menukar barang dan jasa.
b. Pergerakan sumber daya melalui batas negara.
c. Pertukaran dan perluasan penggunaan tekhnologi

Menurut ahli ekonomi klasik bahwa perdagangan internasional dapat memberi manfaat terhadap perkembangan ekonomi, hal tersebut di uraikan sebagai berikut :
a. Perdagangan internasional dapat memberi manfaat pada efisien penggunaan faktor-faktor produksi. Hal ini beralasan karena suatu Negara dapat melakukan spesialisasi. Suatu negara berspesialisasi pada barang-barang yang menghasilkan keuntungan, baik keuntungan alamiah maupun keuntungan yang diperkembangkan. Keuntungan alamiah adalah keuntungan alamiah adalah keuntungan suatu negara karena memiliki sumber daya yang tidak di miliki oleh negara lain, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas. Sedangkan keuntungan yang diperkembangkan adalah keuntungan yang diperoleh karena suaru negara telah mampu mengembangkan keterampilan atau tekhnologi dengan produksi yang diperdagangkan dan belum di miliki oleh negara lain. Dengan kata lain spesialisasi disini adalah spesialisasi terhadap barang mempunyai keuntungan mutlak, yang berdasarkan pada banyaknya jam/hari kerja yang digunakan didalam proses produksi.
Teori ini dikembangkan oleh Hecsker – Ohlim, bahwa suatu negara sebaiknya menghasilkan barang yang menggunakan faktor produsi yang relatip banyak dalam arti harga faktor produksi itu murah, sehingga ongkos produksi murah dan harga barang yang dihasilkan relatip murah, sebaiknya menghasilkan dan mengekspor barang yang dihasilkan dengan padat tenaga kerja. Sedangkan negara yang memiliki relativ banyak modal sebaiknya menghasilkan barang yang padat modal, dan mengimpor barang yang padat rnaga kerja.
b. Perdagangan internasional membawa manfaat pada perluasan pasar akan menimbulkan meningkatnya permintaan terhada[ barang yang dihasilkan dalam negri. Naiknya permintaan akan mendorong investasi, kesempatan kerja yang semakin luas, dan pertumbuhan eknomi bagi negara tersebut.
c. Perdagangan internasional dapat mempertinggi produktifitas kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelajaran tehnik produksi yang lebih baik dari negara lain. Mengimpor barang-barang modal yang baru yang lebih efisien dan produktif. Tukar-menukar informasi dan cara manajemen terhadap perusahaan yang dapat menciptakan cara kerja yang lebih baik.

Tulisan Perekonomian Indonesia Ke-3

Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah tergolong dalam angkatan kerja karena sudah mencapai umur kerja dan aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak mendapat pekerjaan yang diinginkannya. Dengan demikian ibu rumah tangga, mahasiswa, dan orang dewasa yang tidak bekerja, tidak dapat dikatakan penggur jika mereka tidak aktif mencari pekerjaan.
Angkatan kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur kerja dan mencari pekerjaan. Penduduk yang telah mencapai umur kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun sampai 65 tahun. Penduduk yang telah berumur diantara 15 tahun sampai 65 tahun dapat dipandang sebagai tenaga kerja potensial. Penduduk yang sudah berada dalam lingkup umur ini dapat digolongkan sebagai tenaga kerja apabila mereka benar-benar memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan.
Jika dipandanng dari penyebabnya, pengagguran dapat dibedakan dalam beberapa jenis (Sadano, 2000, hal 474)
a.Pengangguran Alamiah
Milton Friedman (Sadano, 2000, hal. 474). Pengangguran alamiah terjadi dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau full employment. Tingkkat kesempatan kerja adalah keadaan dimana disekitar 95 persen dari angkatam kerja dalam waktu tertentu sepenuh nya bekerja. Tinggkat pengangguran alamiah ini di sebut natural rate of unemfloyment. Jadi apabila penganguran dalam perekonimian mencapai 5 persen maka perekoniam tersbut sudah dapat dianggap mencapai kesempatan kerja penuh.
b. Pengangguran Friksional
pengangguaran friksional disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaanya dan mencari kerja yang lebih baik atau yang sesuai dengan keinginannya. Seorang pekerja mencari pekerjaan yang lain karena tidak sesuai upah yana diinginkan oleh pekerja sehingga dengan mencari pekerjaan yang lain di harapkan akan mendapat upah yang lebih tinggi. Atau pekerjaan yang diingikan adalah sesuai dengan kesenangannya.
c. Pengangguran Struktural
Pengangguran jenis ini disebabkan karena adanya perkembangan tekhnologi sehingga permintaan terhadap barang-barang yang sudah lama akan mengalami kemerosotan sehigga kegiatan produksinya berkurang dan menyababkan pengangguran. Pengangguran jenis ini disebabkan pula oleh adanya persaingan dari luar yang dapat mematikan perysahan dalam negri sehingga sehingga menmbulkan pengangguaran.
d. Pengangguran Konyungtur
penganguran ini sebagai akibat karena terjadi flutuasi keadaan ekononi . ahli ekonomi klalsik banyak menyoroti pengangguran karena fluktuasi ekonomi. Keadaan ekonomi yang tidak menent yang mengalami naik turun, berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Jika terjad kongyungtur turun maka akan berpotensi terjadi pengangguran.

Tulisan Perekonomian Indonesia Ke-2

Kebijakan Mengatasi Inflasi

Inflasi dapat diatasi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Apabila ingin menekan laju inflasi, melalui kebijakan moneter maka tindakan yang dilakukan oleh bank sentral adalah mengurangi penawaran uang/peredaran uang. Instrument yang sangat popular di gunakan oleh institusi moneter adalah menaikan suku bunga. Tindakan ini akan mengurangi kegiatan investasinya. Sehingga mengurangi peredaran uang dimasyarakat dan daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikian harga atau laju inflasi dapat di tekan.
Jika pemerintah ingin mengatasi inflasi melalui kebijakan fisika maka pemerintah dapat menggunakan instrument utamanya yaitu melalui belanja pemerintah dan pajak. Melalui pembelanjaannya pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya agar dapat pengeluaran uang dapat mengurangi pengeluarannya agar peredaran uang dapat di kuarangi masyarakat sehingga pemintaan atau daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikian harga atau inflasi dapat di tekan. Kebijakan fiskal menggunakan fiskal selain menggunakan instrument pengeluarannya juga dapat mengguanakan pajak. Melalui pajak pemerintah dapat meekan laju inflasi dengan dinaikan pajak maka uang ditangan masyarak dapat di tarik ke tangan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikan harga atau laju inflasi dapat di kurangi.

Tulisan Perekonomian Indonesia Ke-1

Masalah Dasar Dalam Perekonomian

Setiap perekonomian menghadapi masalah dasar karena ada anggapan dimana sumber-sumber atau unsur-unsur atau faktor produksi barang dan jasa dalam perekonomian bersifat terbatas atau langka, sedang kebutuhan manusia terhadap barang dacn jasa tidak terbatas. Karena itu manusia membuat prioritas atau pilihan-pilihan terhadap kebutuhan yang paling mendesak untuk dipenuhi.
Menghadapi masalah dasar dan untuk memilih prioritas yang diinginkan oleh masyarakat daclam perekonomian maka diperhadapkan oleh tiga pertanyaan:
1. Barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Hal ini terkait dengan barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam perekonomian. Dengan demikian perekonomian tidak memproduksikan barang dan jasa yang tidak dibutuhkan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Karena itu barang yang diproduksi adalah barang yang dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat kemaskahatan manusia.
2. Bagaimana cara memproduksi barang dacn jasa dengan sumber yang bersifat langka. Hal ini terkait dengan pemakaian tehknik-tehknik produksi yang lebih efisien untuk menghindari terjadinya pemborosan dalam proses produksi .
3. Utuk siapa barag dan jasa tersebut diproduksi. Produsen harus lebih tajam melihat barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen baik jenis maupun mutu barang tersebut. Kepada siapa barang tersebut didistribusikan. Manager produksi maupun manager pemasaran harus kemampuan konsumen untuk membayarnya. Dimasyarakat mempunyai tingkatan tingkatan dalam pendapatan, aspek budaya, aspek agama dan nilai sosial lainnya.
Dalam konteks makro ekonomi mempunyai masalah-masalah penting yang sering mengganggu perkembangan ekonomi yaitu :
1. Menghadapi masalah pengangguran. Pengangguran merupakan penyakit yang tidak diinginkan oleh perekonimoan manapun. Karena membuat m asyarakat tidack menerima pendapatagn.
2. Menghadapi kenaikan harga-harga umum. Kenaikan harga umum atau inflasi merupakan momok dalam perekonomian, karena akan membuat pendapatan riil masyarakat menjadi berkurang.
3. Menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan lambat. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi akan berdampak buruk pada kesempatan kerja bagi masyarakat dalam perekonomian. Jika pertumbuhan mengalami hambatan maka akan berakibat pada lambatnya penyerapan tenaga kerja.

Tugas Perekonomian Indonesia Ke-7

Mencari Data Utang Luar Negeri Indonesia Saat ini

1. Neraca pembayaran

            Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi penduduk selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi:

a. Transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

b. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

            Kebijaksanaan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Di samping itu juga diusahakan tercapainya perubahan fundamental dalam struktur produksi dan perdagangan luar negeri sehingga dapat mening­katkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tantangan-tantangan di dalam negeri dan keguncangan-keguncangan ekonomi dunia, seperti yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

2. Arus Modal Masuk

            Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan arus modal masuk (capital inflow) yang terus membanjiri pasar Indonesia, menyebabkan penguatan nilai tukar rupiah menjadi yang tercepat di antara Negara berkembang.Kondisi tersebut memberikan potensi pembalikan modal (sudden reversal) terbuka sehingga perlu ada kebijakan yang bisa menjaga makro ekonomi berjalan dengan baik Komite Ekonomi Nasional memperkirakan para investor dari negara-negara maju masih akan mengalirkan dananya ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

            Anggota Komite Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan masih derasnya arus modal masuk ke Indonesia ini bukan karena adanya gelembung ekonomi, tapi karena Indonesia memang dianggap memberi prospek yang baik terhadap para investor. "Tapi karena prospek Indonesia yang tumbuh lebih cepat," katanya dalam paparan Prospek Ekonomi Indonesia 2011, di auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (20/12)

Indonesia, oleh para investor negara-negara maju tersebut, dinilai masih akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan negara-negara maju.

            Ada beberapa faktor yang membuat rupiah akan terus menguat, pertama ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat, adanya perbaikan peringkat surat utang Indonesia, dan suku bunga di dunia masih belum akan meningkat secara signifikan, ini karena negara-negara maju masih memerlukan stimulus dari sisi moneter.

Selain itu, bank sentral Amerika Serikat masih akan melakukan kebijakan quantitative easing atau kebijakan menggelontorkan uang ke sistem perekonomian pada 2011.

The Fed telah menyatakan akan membeli kembali surat utang pemerintah Amerika di pasar sekunder hingga US$ 600 miliar pada 2011. Akibatnya, suplai dolar di Amerika Serikat dan di pasar dunia akan terus meningkat.

            Jakarta - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan arus modal asing akan terus deras masuk sampai akhir tahun 2010. Setidaknya ada 2 alasan mengapa aliran modal akan tetap masuk ke Indonesia.

"Sepanjang tahun ini kalau tidak ada sentimen negatif, kecuali di Eropa terjadi seperti kemarin lagi. Maka arahnya arus modal akan masuk terus masuk," ujar Pjs Gubernur BI, Darmin Nasution di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jumat (25/06/2010).

            Darmin menjelaskan, salah satu faktor derasnya aliran modal ke Indonesia karena pertumbuhan ekonomi lebih bagus di negara-negara emerging market daripada negara maju.

"Disana (negara maju), pertumbuhan ekonomi di Eropa hanya 1 %, Amerika hanya 3 %. Namun di Asia 6% sampai 8%, ada juga yang 10%. Itu saja sudah membuat modal tertarik masuk," katanya.

            Faktor yang kedua, lanjut Darmin yakni tingkat suku bunga. Saat ini, menurut Darmin, negara-negara Eropa masih menahan tingkat bunganya di kisaran 1%. "Sementara India diatas 5%, Indonesia 6,5%. Ya datang dia (arus modal)," tuturnya.

            Menurut Darmin, dua alasan itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat arus modal untuk terus masuk ke Indonesia. Kecuali ada kasus spesifik seperti yang terjadi di Eropa beberapa waktu lalu.

"Lihat saja kalau ada sentimen negatif pasti lari lagi, karena asing memang mau menyelamatkan modal," jelas Darmin.

3.Utang Luar Negeri

           Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

           Utang luar negeri Republik Indonesia terus membumbung tinggi. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, sampai akhir Januari 2010, utang luar negeri mencapai 174,041 miliar dollar AS. Bila dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Rp 10.000 per dollar AS nominal utang itu hampir mencapai Rp 2.000 triliun.Nilai utang ini naik 17,55 persen dari periode yang sama tahun lalu. Akhir Januari 2009, nilai utang luar negeri Indonesia baru sebesar 151,457 miliar dollar AS. "Dari sisi nominal memang naik, namun jika kita melihat dari persentase debt to GDP ratio, angkanya terus menurun," ungkap Senior Economic Analyst Investor Relations Unit (IRU) Direktorat Internasional BI Elsya Chani di Jakarta, Jumat (16/4/2010).Nilai utang tersebut terdiri atas utang pemerintah sebesar 93,859 miliar dollar AS, lalu utang bank sebesar 8,984 miliar dollar AS. Lalu, utang swasta alias korporasi non-bank sebesar 75,199 miliar dollar AS.Sebagian besar utang tersebut bertenor di atas satu tahun. Nilai utang yang tenornya di bawah satu tahun hanya sebesar 25,589 miliar dollar AS.Elsya menuturkan, meski secara nominal nilai utang luar negeri Republik Indonesia terus naik. Namun, nilai rasio utang terhadap GDP terus terjadi penurunan. "Debt to GDP ratio tahun 2009 sebesar 27 persen. Sedangkan tahun 2008 masih 28 persen.

Daftar Negara/Lembaga Kreditor Utang Luar Negeri Terbesar Indonesia

Yaitu :

1. Jepang

45,5% atau 29.8 miliar USD* atau Rp 358 triliun

2. ADB (Asian Development Bank)

16,4% atau 10.8 miliar USD atau Rp 129 triliun

3. World Bank (Bank Dunia)

13.6% atau 8.9 miliar USD atau Rp 107 triliun

4. Jerman

4.7% atau 3.1 miliar USD atau Rp 37 triliun

5. Amerika Serikat

3.7% atau 2.3 miliar USD atau Rp 28 triliun

6. Inggris

1.7% atau 1.1 miliar USD atau Rp 13 triliun

7. Negara/lembaga lain

14.6% atau 9.6 miliar USD atau Rp 115 triliun

Data Utang Luar Negeri Indonesia (2001-2009** )

Yaitu :

* 2001 : 58,791 miliar USD

Tambahan Utang (5,51 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4,24 miliar USD)

* 2002 : 63,763 miliar USD

Tambahan Utang (5,65 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4,57 miliar USD)

* 2003 : 68,914 miliar USD

Tambahan Utang (5,22 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4.96 miliar USD)

* 2004 : 68,575 miliar USD

Tambahan Utang (2,60 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,22 miliar USD)

* 2005 : 63,094 miliar USD

Tambahan Utang (5,54 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,63 miliar USD)

* 2006 : 62,02 miliar USD

Tambahan Utang (3,66 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,79 miliar USD)

* 2007 : 62,25 miliar USD

Tambahan Utang (4.01 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (6,32 miliar USD)

* 2008 : 65,446 miliar USD

Tambahan Utang (3,89 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,87 miliar USD)

* 2009 : 65,7 miliar USD

Tambahan Utang (????), cicilan utang + bunga (>5 miliar USD)

Keterangan :

* 1 USD = Rp 12.000 (asumsi rata-rata)

** Data Utang Indonesia per 31 Januari 2009. www.dmo.or.id atau Perkembangan Utang Pemerintah 2001-2009 . Berdasarkan kebijakan dan diplomasi Pemerintah RI saat ini, pada tahun 2009 jumlah utang luar negari Indonesia akan meningkat. Indonesia akan menambah utang dari ADB, Amerika Serikat, Australia (standby loan), dan lembaga/negara lain.

Tugas Perekonomian Indonesia Ke-6

Kebijakan-kebijakan ekspor yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangangi kondisi ekonomi saat ini

1 . Teori Perdagangan Internasional

           Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Negara memproduksi sebagian kebutuhannya sendiri dan mengekspor kelebihannya, kemudian mengimpor apa yang tidak diproduksinya. perdagangan internasional didasari oleh teori Keuntungan Komparatif (comparative advantage), merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor.

           Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

Model Ricardian

            Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.

Model Heckscher-Ohlin

             Model Heckscgher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional.

             Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leotief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.

Faktor Spesifik

             Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengednalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola pedagangan.

Model Gravitasi

            Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik diantara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.

2.Perkembangan Ekspor di Indonesia

             Nilai ekspor Indonesia Juli 2009 mencapai US$9,65 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 2,85 persen dibanding ekspor Juni 2009. Sebaliknya bila dibanding Juli 2008 mengalami penurunan sebesar 22,98 persen.

· Ekspor nonmigas Juli 2009 mencapai US$8,18 miliar, naik 3,14 persen dibanding Juni 2009 sedangkan dibanding ekspor Juli 2008 menurun 15,21 persen.

· Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Juli 2009 mencapai US$59,72 miliar atau menurun 27,98 persen dibanding periode yang sama tahun 2008, sementara ekspor nonmigas mencapai US$51,08 miliar atau menurun 20,13 persen.

· Peningkatan ekspor nonmigas terbesar Juli 2009 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US$525,6 juta, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada lemak & minyak hewan/nabati sebesar US$130,6 juta.

· Ekspor nonmigas ke Jepang Juli 2009 mencapai angka terbesar yaitu US$974,3 juta, disusul Amerika Serikat US$942,7 juta dan Cina US$691,6 juta, dengan kontribusi ketiganya mencapai 31,90 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa ( 27 negara ) sebesar US$1,11 miliar.

· Menurut sektor, ekspor hasil industri periode Januari-Juli 2009 turun sebesar 26,64 persen disbanding periode yang sama tahun 2008, demikian juga ekspor hasil pertanian menurun 11,69 persen, sebaliknya ekspor hasil tambang dan lainnya naik sebesar 19,79 persen.

3.Tingkat Daya Saing

              Daya saing Indonesia masih dibawah negara-negara tetangga di kawaan Asia Tenggara.Adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain:

              Menurut World Economic Forum (WEF),yang telah malakukan survey 139 negara,Indonesia berada pada urutan ke 44 dibawah Thailand yang berada di urutan 38,Brunei pada urutan ke 28,Malaysia pada urutan ke 26 dan Singapura pada urutan ke 3 dan berada pada ranking 54 dari 133 negara berdasarkan survei Lembaga World Economic Forum 2010. Ini merupakan akibat dari kurang serasinya hasil pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.

             Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional akan mengintervensi kurikulum pendidikan sekolah agar memprioritaskan pelajaran kewirausaahaan agar lulusan sekolah mampu berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru. penyebab mengapa Indonesia tatap bercokol pada kelompok negara dengan daya saing ekonomi yang rendah antara lain yaitu :

· Pertama, infrastruktur (social overhead capital).Dalam sebuah survey didapatkan bahwa kondisi jalan di Indonesia berada pada urutan ke 84 dunia,pelabuhan urutan ke 96,listrik urutan ke 97,sangat tertinggal kalau kita bandingkan lagi dengan negara asia tenggara yaitu Malaysia urutan ke 30,Thailand urutan ke 23 dan singapura berada pada urutan ke 5.Dengan kualitas yang demikian akan melemahkan dorongan untuk berusaha atau memperluas usaha dan juga dapat menghambat investor asing tidak tertarik melakukan investasi langsung.Mereka lebih tertarik berinvestasi dalam bentuk portofolio,seperti Surat Utang Negara (SUN).Sekarang ini,arus modal asing melalui pembelian SUN sebesar Rp 178,5 trilliun.Tetapi modal ini sulit dipergunakan membiayai sektor riil karena merupakan hot money,dan sebaliknya dapat menyebabkan bencana apabila sewaktu-waktu penanam modal menarik modalnya.

· Kedua, birokrasi pemerintah.Birokrasi pemerintah sampai saat ini masih belum effisien.Pengurusan ijin-ijin usaha dan ijin lainya memerlukan waktu yang lama dan harus melalui mata rantai yang panjang dan masih disertai pungutan-pungutan yang tidak semestinya.

· Ketiga, kepastian hukum.Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi semangat berusaha dan berkompetisi adalah kepastian hukum.Iklim usaha yang baik dan semangat bersaing yang fair hanya dapat dilakukan apabila negara menjamin tegaknya supremasi hukum (rule of law).

· Keempat, korupsi.Untuk negara negara ASEAN,Indonesia masih termasuk negara terkorup.Korupsi di Indonesia sudah masuk pada semua tingkat birokrasi,dari tingkat paling atas sampai ke tingkat paling bawah.

· Kelima, kualitas sumber daya manusia.Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah.Hal ini disebabkan antara lain karena tingkat pendidikan yang rendah.Tingkat pendidikan tersebut akan berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas yang rendah pula.Faktor lain yang menkadi penyebab adalah tingkat kesehatan,karena tingkat ekonomi yang rendah dan biaya pengobatan yang mahal.

Tugas Perekonomian Indonesia Ke-5

Data Statistik PDB berdasarkan sektor dan bandingkan peran Sektor Industri dengan Sektor yang lainnya

Industrialisasi

          Industri adalah bidang matapencaharian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik.

          Sejarah ekonomi duniai menunjukan bahwa industrialissi merupakan suatu proses interasksi antara pengemebangan teknologi, inovasi, spesialisasi, produksi, dan perdagangan anatarnegara, yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong perubahan struktur ekonomi dibanyak negara, dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri.

          Pengalaman di hampir semua negara menunjukan bahwa indutrialisasi sangat perlu karena menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hanya sebagian kecil negara dengan jumlah penduduknya yang sedikit dan kekayaan minyakatau SDA yang melimpah berharap mencapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi tanpa lewat proses indusrtrialisasi atau pembangunan sektor industri yang kuat, tetapi hanya mengandalkan minyak.

           Walaupun demikian, industriliasasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan ekonomi, melainkan hanya salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi yang berkelanjutan.

* Perkembangan sektor industri manufaktur nasional

           Sesuai sifat lamiah dari prosesnya, industri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu industri primer atau hulu yang mengolah output dari sektor pertambangan manjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap-tahap selanjutnya, dan industri sekkunder atau industri manufaktur yang terdiri dari industri tengah yang membuat barang-barang modal, barang-barang stengah jadi dan alat-alat produksi, serta industri hilir yang membuat barang-barang jadi yanng kebanyakan adalah barang-barang konsumen rumah tangga.

Tugas Perekonomian Indonesia Ke-4

Data Statistik PDB Tahun-tahun Mutahir Berdasarkan Sektor dan Bandingkan Peran Sektor Pertanian dengan Sektor Lainnya 

Data statistik PDB berdasarkan sektor pertanian

Selama periode tahun 2000-2003, rata-rata laju pertumbuhan tahunan PDB sektor pertanian mencapai 1,83 persen, jauh lebih tinggi dibanding periode krisis ekonomi (1998-1999) yang hanya mencapai 0,88 persen, bahkan dibanding periode tahun 1993-1997 (sebelum krisis ekonomi) yang mencapai 1,57 persen. Hingga triwulan III tahun 2004, PDB sektor pertanian tumbuh 3,23 persen terhadap triwulan yang sama tahun 2003. Subsektor tanaman bahan makanan dan perkebunan telah tumbuh lebih tinggi dari sebelum krisis namun subsektor peternakan masih belum sepenuhnya pulih kembali. Setelah melewati fase pertumbuhan rendah, sektor pertanian saat ini tengah berada pada fase percepatan pertumbuhan sebagai masa transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan.

          Sektor pertanian tumbuh sebesar 4,8%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 3,4%. Kinerja sektor pertanian masih ditopang oleh subsektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Kinerja sektor pertanian yang membaik terutama disebabkan oleh membaiknya produktivitas subsektor tanaman bahan makanan yang bersumber dari peningkatan produksi pertanian selama tahun 2008 terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Disamping itu, kinerja sektor pertanian tersebut didukung oleh tingginya permintaan ekspor subsektor perkebunan terutama kelapa sawit pada paruh pertama tahun 2008 di Sumatera dan Kalimantan. Pada paruh kedua 2008, pertumbuhan subsektor perkebunan melambat terutama terkait dengan turunnya permintaan ekspor dan menurunnya harga komoditas perkebunan.Nilai Produk Domestik Brutto (PDB) Dari hasil pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan atas dasar harga konstan 2000 adalah sebesar 284,6 Triliun pada tahun 2008 dan 296,4 Ttriliun pada tahun 2009 atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,1 persen. Sedangkan Peranan Sektor Pertanian terhadap PDB Indonesia tahun 2009 tumbuh dari 14,5 persen menjadi 15,3 persen sehingga sektor pertanian berada pada ranking kedua yang memiliki kontribusi terhadap PDB setelah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 26,4 persen.

Salah satu penyebab krisis ekonomi kesalahan industrialisasi yang tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sector pertanianbertambah walaupu kecil, sedangkan industri manufaktur berkurang. Jepang, Taiwan & Eropa dlm memajukan industri manufaktur diawali dg revolusi sector pertanian.

Alasan sektor pertanian harus kuat dlm proses industrialisasi:

·                Sektor pertanian kuat,  pangan terjami,  tidak ada ada lapar, kondisi sospol stabil

·              Sudut Permintaa, Sektor pertanian kuat, pendapatan riil perkapita naik, permintaan oleh petani thd produk industri manufaktur naik berarti industri manufaktur berkembang & output industri menjadi input sektor pertanian

·                Sudut Penawaran,  permintaan produk pertanian sbg bahan baku oleh industri manufaktur.

·               Kelebihan output siktor pertanian digunakan sbg sb investasi sektor industri manufaktur spt industri kecil dipedesaan.

·               Kenyataan di Indonesia keterkaitan produksi sektor pertanian dam industri manufaktur sangat lemah dan kedua sektor tersebut sangat bergantung kepada barang impor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di sektor pertanian

·               Infrastruktur

·               Sumber daya manusia

·               Sosial-Budaya

·               Sumber dana

·               Ekonomi makro

·               Harga

·               Persaingan usaha

·               Permintaan output

Perbandingan sektor pertanian dengan sektor lainnya .

            Indonesia tahun 1997-1999 yakni bahwasanyapembangunan ekonomi yang berorientasi pada pencapaian pertumbuhan tinggimelalui pemacuan investasi berfokus pada sektor industri berbasis eksternal ternyata tidak menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ke depan Indonesia perlu merancang ulang strategi besar (grand strategy) pembangunan ekonominya.Bukti empiris selama krisis menunjukkan bahwa tatkala sektor-sektor lain, khususnya sektor konstruksi dan industri manufaktur, mengalami kontraksi hebat sektor pertanian tetap mampu tumbuh positif. Tatkala sektor-sektor lain melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian justru meningkat tajam. Tatkala sektor ekspor produk non pertanian mengalami penurunan, ekspor produk pertanian justru mengalami peningkatan tajam. Berkaitan hal tersebut, pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berawal dari krisis moneter yaitu penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hasil perhitungan BPS (1999) menunjukkan bahwa krisis ekonomi tersebut telah menyebabkan perekonomian Indonesia tahun 1998 mengalami 2 kontraksi 13,68 persen dibanding tahun 1997. Hampir seluruh sekor ekonomi mengalami kontraksi, kecuali utilities dan sektor pertanian yang masih mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,70 dan 0,22 persen (Supriyati dan Syafa’at, 2000). Lebih lanjut Supriyati dan Syafa’at (2000) mengemukakan bahwa total tenaga kerja yang bekerja tahun 1998 mengalami peningkatan relatif kecil (sebesar 622.693 orang) dibanding tahun 1997. Seluruh sektor yang mengalami kontraksi juga mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja dan sektor yang banyak mengalami

penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut adalah sektor non pertanian yaitu sebesar 2.943.441 orang, sedangkan pertambahan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 566.134 orang. Fakta-fakta tersebut memberikan gambaran bahwa kontribusi langsung sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja masih sangat besar terutama di pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan tingkat penyerapan tenaga kerja menurut sektor dan  perbandingannya dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian.

Tugas Perekonomian Indonesia Ke-3

Data Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita Indonesia Saat Ini Dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya dan Program Pemerintah Saat Ini Untuk Menanggulangi Kemiskinan

Data tingkat kemiskinan

         Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh harga-harga yang dikomsumsi masyarakat miskin. Faktor penyebab kecenderungan laju pertumbuhan tingkat kemiskinan yang meningkat, yaitu sebagai berikut :

- Rendahnya mutu SDM

- Rendahnya SDA

- Hipotesa Kuznet :

1. Adanya relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita dalam bentuk U terbalik

2. Pada tahap awal pembangunan, kemiskinan meningkat sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi

3. Pada tahap akhir pembangunan, kemiskinan menurun pada saat sektor industri di perkotaan dapat meyerap seluruh angkatan kerja yang berasal dari pedesaan

4. Terjadi banyak pro dan kontra tentang pendapat kuznet

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan angka kemiskinan pada 2010 tidak banyak berubah dengan 2009 yakni 14,15 persen, dan di Indonesia orang suka atau tidak suka harus bekerja jikalau menganggur ia akan mati. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Pendapata Perkapita

             Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pendapatan per kapita penduduk Indonesia di 2010 lalu bakalan naik menjadi US$ 3.000, dari US$ 2.590,1 di 2009.

Demikian disampaikan oleh Kepala BPS Rusman Heriawan saat jumpa pers di kantornya, Jalan DR Soetomo, Jakarta, Senin (3/1/2011).“Pendapatan per kapita pada tahun 2010 yang pasti akan mencapai US$ 3.000 per kapita,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Rusman mengatakan saat ini kesenjangan antara kekayaan dengan pendapatan (koefisien gini) penduduk di Indonesia hanya 0,33. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2007 yaitu 0,37.“Dari 0,37 di 2007 sekarang sudah 0,33 itu sejalan dengan meningkatnya perbaikan pendapatan di golongan menengah,” tandasnya.Koefisien gini digunakan untuk mengukur kesenjangan antara kekayaan dan pendapatan. Gini ratio ini bervariasi di seluruh dunia dengan kisaran antara 0,25-0,7.

Data Pendapatan Perkapita Indonesia di Negara ASEAN

            Pendapatan per kapita dilaksanakan lebih agresif di negara pendapatan perkapitanya rendah, semakin .. ke 111 dari 177 negara. Dari Negara – Negara ASEANpertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita yang Di negara yang tingkat GNP dan pendapatan perkapitanya rendah, semakin .. Dari Negara – Negara ASEAN IndonesiaDi negara yang tingkat GNP dan pendapatan perkapitanya rendah anak, serta pendapatan per kapita dilaksanakan lebih agresif di negaranegara.. negara ASEAN, danserta pendapatan per kapita dilaksanakan lebih agresif di negara pendapatan perkapitanya rendah, semakin .. ke 111 dari 177 negara. Dari Negara – Negara ASEANtabel pendapatan perkapita negara asean tahun pendapatan perkapitanya negaranegara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina; serta .. Pendapatan riil

Dan dengan pendapatan sebesar itu, negara Indonesia telah mampu punya pendapatan perkapita segitu negara tetangga berapa ya pendapatan perkapitanya?Laporan Perkembangan Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian produk domestik bruto negara asean dilihat dari imf, sejarah negara belanda vs indonesia,negara lain, perbandingan pendapatan perkapita dan pdb indonesia dengan negara asean negara lain tahun 2008, persamaan indonesia dan malaysia,serta pendapatan perkapitanya,Mengapakah bagi sesetengah negara anggota ASEAN mengalami pendapatan perkapitanya yang rendah berdasarkan Ekonomi Menteri Kewangan Negara −Negara ASEAN, 1996) Bila pendapatan nasional lebih dari 10.000 US$ Negara tersebut Diskusikan, mengapa negaranegara berkembang pendapatan perkapitanya rendah.

Program pemerintah saat ini

           Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

        Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:

a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :

• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton

• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.

• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro

• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal

• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro

• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil

• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga

• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah

• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :

• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan

• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);

• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);

• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;

• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;

e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :

• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)

• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).

• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan). Berdasarkan Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K). Tim Nasional ini merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional yang akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk itu TNP2K menetapkan kebijakan pokok berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan meliputi :

1. Kebijakan dalam hal penetapan sasaran (targeting) dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama untuk semua program bantuan sosial;

2. Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan;

3. Kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dari program penanggulangan kemiskinan dapat cepat diketahui dan ditindaklanjuti.

Tugas Perekonomian Indonesia Ke-2

Data Pertumbuhan Ekonomi 

Pemerintahan Berjalan di BPS

Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 2000-2010 lebih tinggi dibanding periode 1990-2000.

“Laju pertumbuhan penduduk 2000-2010 mencapai 1,49 persen atau lebih tinggi dibanding periode 1990-2000 yang hanya mencapai 1,45 persen,” jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 237,56 juta orang yang terdiri dari 119,51 juta orang laki-laki dan 118,05 juta orang perempuan.
“Sex ratio mencapai 101 artinya jumlah laki-laki satu persen lebih banyak dari perempuan,” kata Suryamin.

Didalam distribusi penduduk belum merata karena masih terkonsentrasi di Jawa dan Madura yang mencapai 57 persen.
Hasil Sensus Penduduk 2010 menempatkan posisi Indonesia di urutan keempat dalam jumlah penduduk setelah China, India, dan USA.

BPS mencatat bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia dalam 20 tahun terakhir sudah mengalami penurunan namun pada 2000-2010 ada kecenderungan naik.
Laju pertumbuhan penduduk pada 1930-1961 mencapai 2,15 persen, pada 1961-1971 mencapai 2,13 persen, 1971-1980 mencapai 2,32 persen, dan tahun 1980-1990 mencapai 1,97 persen.
Berdasar Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Propinsi NAD mencapai 4,48 juta orang, Sumut 12,98 juta orang, Sumbar 4,84 juta orang, Riau 5,54 juta, Jambi 3,09 juta, Sumsel 7,45 juta, Bengkulu 1,72 juta, Lampung 7,6 juta, Kep. Babel 1,22 juta, Kepri 1,69 juta.

Kemudian DKI Jakarta 9,59 juta, Jabar 43,02 juta, Jateng 32,38 juta, Yogyakarta 3,46 juta, Jatim 37,48 juta, Banten 10,64 juta, Bali 3,89 juta, NTB 4,5 juta, NTT 4,68 juta, Kalbar 4,39 juta, Kalteng 2,2 juta, Kalsel 3,63 juta, dan Kaltim 3,55 juta orang.
Jumlah penduduk Sulut 2,27 juta, Sulteng 2,63 juta, Sulsel 8,03 juta, Sultera 2,23 juta, Gorontalo 1,04 juta, Sulbar 1,16 juta, Maluku 1,53 juta, Malut 1,04 juta, Papua Barat 0,76 juta, dan Papua 2,85 juta orang.

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode 2000-2010 tercatat di Papua yang mencapai 5,46 persen dan terendah di Jawa Tengah yang hanya 0,37 persen.

Tugas Perekonomian Indonesia Ke-1

1. PEMERINTAHAN ORDE LAMA

- Orde lama (Demokrasi Terpimpin)

          Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

c. Kas negara kosong.

d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

          Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

a.Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b.Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c.Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d.Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

e.Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

- Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

          Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b) Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

- Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

          Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

           Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.

2. PEMERINTAHAN ORDE BARU

Orde Baru/ Orba (Demokrasi Pancasila)

         Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah

sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.

          Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.

Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.

           APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.

           Format APBN pada masa Orde baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.

           APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.

           Ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya APBN pada masa itu selalu mengalami defisit anggaran.

          Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran.

Namun prinsip berimbang ini merupakan kunci sukses pemerintah pada masa itu untuk mempertahankan stabilitas, khususnya di bidang ekonomi. Karena pemerintah dapat menghindari terjadinya inflasi, yang sumber pokoknya karena terjadi anggaran yang defisit. Sehingga pembangunanpun terus dapat berjalan.

          Prinsip lain yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah prinsip fungsional. Prinsip ini merupakan pengaturan atas fungsi anggaran pembangunan dimana pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan. Karena menurut pemerintah, pembangunan memerlukan dana investasi yang besar dan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri.

         Pada dasarnya kebijakan ini sangat bagus, karena pinjaman yang digunakan akan membuahkan hasil yang nyata. Akan tetapi, dalam APBN tiap tahunnya cantuman angka pinjaman luar negeri selalu meningkat. Hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun 1977, Presiden menyatakan bahwa dana-dana pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri harus meningkat. Padahal, ketergantungan yang besar terhadap pinjaman luar negeri akan menimbulkan akibat-akibat. Diantaranya akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi.

         Hal lain yang dapat terjadi adalah pemerataan ekonomi tidak akan terwujud. Sehingga yang terjadi hanya perbedaan penghasilan. Selain itu pinjaman luar negeri yang banyak akan menimbulkan resiko kebocoran, korupsi, dan penyalahgunaan. Dan lebih parahnya lagi ketergantungan tersebut akan menyebabkan negara menjadi malas untuk berusaha meningkatkan penerimaan dalam negeri.

         Prinsip ketiga yang diterapakan oleh pemerintahan Orde Baru dalam APBN adalah, dinamis yang berarti peningkatan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Dalam hal ini pemerintah akan berupaya untuk mendapatkan kelebihan pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran rutin, agar dapat dijadikan tabungan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan.

         Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu derelgulasi perbankan dan reformasi perpajakan. Akan tetapi, kebijakan demikian membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Akibatnya, kebijakan untuk mengurangi bantuan luar negeri tidak dapat terjadi karena jumlah pinjaman luar negeri terus meningkat. Padahal disaat yang bersamaan persentase pengeluaran rutin untuk membayar pinjaman luar negeri terus meningkat. Hal ini jelas menggambarkan betapa APBN pada masa pemerintahan Orde Baru sangat bergantung pada pinjaman luar negeri. Sehingga pada akhirnya berakibat tidak dapat terpenuhinya keinginan pemerintah untuk meningkatkan tabungannya.

MEMULAI DAN MENGELOLA PERUSAHAAN KECIL

Nama     :Agis Tri Rahayu

NPM       :20210279

Kelas      :1EB18

               MEMULAI DAN MENGELOLA PERUSAHAAN KECIL  

Sebuah pepatah cina mengatakan,”perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah”.Pepatah itu harus dijadikan pedoman oleh pelaku usaha baru. Langkah pertama merupakan komitmen untuk menjadi pengusaha.Selanjutnya adalah menentukan pilihan bidang usaha,menawarkan barang atau jasa.Seperti  pengusaha-pengusaha  besar , para pengusaha kecil pun harus mampu meyakini bahwa mereka memahami sifat usaha yang mereka lakukan.Sebagai contoh adalah sebuah usaha persewaan video,mereka menjalankan bisnis hiburan keluarga.Jika seorang pelaku uusaha kecil berusaha membuka persewaan video tanpa melihat kelengkapan persediaan yang dimilikinya,perusahaannya akan dikalahkan oleh pesaing yang memahami cakupan operasi yang sesungguhnya.

Sebuah usaha dapat dimulai dengan cara membeli perusahaan yang telah ada dan beroperasi.Ada pula yang diawali dari langkah pertama pada titik awal.Usaha yang diawalu pada titik awal berisiko lebih besar bila dibandingkan dengan membeli  perusahaan yang  telah beroperasi. Pendiri usaha baru hanya dapat membuat prediksi dan proyeksi tentang prospek usahanya. Dengan demikian kesuksesan atau kegagalan sangat ditentukan oleh pengidentifikasian kesempatan bisnis. Untuk mengetahui kesempatan, wirausahawan harus mampu mengetahui konsumen, harga produk yang akan ditetapkan, jumlah produk yang akan dijual, pesaing dan membuat keunggulan produk dari yang dibuat oleh pesaing. 

PERTUMBUHAN EKONOMI DKI LAMPAUI NASIONAL

Nama    :Agis Tri Rahayu

NPM     :20210279

Kelas    :1EB18

                                            PERTUMBUHAN  EKONOMI DKI LAMPAUI NASIONAL

                Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan ketiga 2010 mencapai 6,5%.Kondisi itu membuat Pemprov DKI optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% tahun depan.

                Pertumbuhan ekonomi berkembang dan tumbuh secara positif.Pertumbuhan ekonomi regional DKI Jakarta ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

                Pertumbuhan ekonomi di Jakarta sebesar 6,21%.Sementara itu,memasuki triwulan kedua dan ketiga,pertumbuhan perekonomian Jakarta mencapai 6,48% dan 6,5%.Pertumbuhan ekonomi 6,5% tersebut dikontribusikan oleh tiga sector utama,yakni sector jasa sebesar 71%,sector manufaktur,pengolahan,dan konstruksisebesar 28,5%,dan sisanya dari sector pertambangan serta pertanian sebesar 0,5%.

                Pertumbuhan ekonomi 6,5% ini terlihat pada penciptaan lapangan pekerjaan untuk 570 ribu orang.Pengangguran bisa ditekan,pada 2009 mencapai 12,14%.Sekarang berhasil ditekan menjadi sebesar 11%.Pertumbuhan yang tinggi tersebut masih bergantung pada tingkat konsumsi warga bukan investasi.pertumbuhan cukup signifikan ini,berasal dari kontribusi konsumsi warga lebih dari 50%,dan investasi dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 8%.

                Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini semkin baik,Terlebih,dengan naiknya upah minimum provinsi (UMP) DKI 2011 yang mencapai Rp.1.290.000.Dengan penaikan tersebut,bisa dipastikan daya beli masyarakat meningkat,dan sector riil menjadi lebih kuat.

                Walau pertumbuhan ekonomi naik,laju inflasi hingga menyentuh angka 6,2% hingga 6,3% per 31 Desember 2010.Pada 2010 ada beberapa kebijakan dari pusat yang mempengaruhi inflasi.Salah satunya penaikan tarif listrik yang menyebabkan kenaikan harga-harga de berbagai komoditas.

                Pada 2009 tidak ada kebijakan yang memengaruhi harga barang.Angka 6,2% itu lebih baik jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya.Jakarta tebukti mampu menjaga suplai bahan pokok termasuk bahan bakar.     

EKONOMI DAN INSTITUSI POLITIK 2010

Nama  :Agis Tri Rahayu

Kelas   :1EB18

NPM   :20210229

EKONOMI DAN INSTITUSI POLITIK 2010

Institusi Negara,dalam hal ini institusi politik, adalah juga mesin ekonomi yang bisa berperan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi publik kepada masyarakat.Melalui kebijakan dan sumber daya publik,Negara berperan besar jika potensinya dipakai secara efektif dan efisien.

Seperti pasar, institusi Negara juga dapat memainkan peranan khusus yang sangat penting dlam mendirong pertumbuhn ekonomi. Jika institusi Negara tidak dapat berperan dengan baik dalam bidang polotik dan ekonomi, dampaknya akan mempeburuk kadaan yang seharysnya optimal.

Bisa di simpulkan bahwa institusi Negara dan politik mengalami masalah degenerasi parsial yang semakin berat dan mengarah pada situasi disfungsional. Institusi parlemen mengganggu ekonomi, pemerintah tidak efektip dlam kebijan ekonominya. Jadi 2010 adalah tahun yang buruk bagi institusi polotik dan Negara, yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dan di perkirakan akan mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi 2011

Institusi hukum lainnya, kejaksaan dan kehakiman nyaris setara dengan kepolisian mereka tetap menjadi bagian dari hambatan ekonomi. Hamper tidak ada satu pun kasus ekonomi yang beres jika masuk ke lembaga hukum seperti itu.

Institusi pe,erintaha juga sudah bercampur aduk dari sejumlah parpol,yang citranya buruk dan masahnta juga sangat dalam.Itu jelas sangat mempengaruhi politik dan ekonomi

Dampaknya pada ekonomi banyak sekali, mulai dari tingkat penganguran tebuka dan pengangguran terselubung yang masih sangat tinggi ataw dua kali normal dalam keadaan pertumbuhan ekonomi cukup baik.Begitu juga pemerataanya ke bawah dan perluasaan kesempatan kerja pada usaha mikro dan kecil,yang merupakan porsi operasi pemerintah,telah gagal di lakukan

Tidak hanyya tingkat penganguran, rata rata tingkat kemiskinan juga masih belum dapat di tekan secara optimal.Disetiap daerah, tinggkat kemiskinan lebih parah lagi,

Pasar dan pertumbuhan  ekonomi yang bagus tidak memberi faedah perbaikan pda ekonomi lapisan bawah karna tidak ada kekosongan kebijakan ekonomi.kekosongan kebijakan ekonomi. Kekosongan kebijakan tersebut muncul karena rapuhnya institusi Negara dan politik pada saat ini