Data Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita Indonesia Saat Ini Dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya dan Program Pemerintah Saat Ini Untuk Menanggulangi Kemiskinan
Data tingkat kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh harga-harga yang dikomsumsi masyarakat miskin. Faktor penyebab kecenderungan laju pertumbuhan tingkat kemiskinan yang meningkat, yaitu sebagai berikut :
- Rendahnya mutu SDM
- Rendahnya SDA
- Hipotesa Kuznet :
1. Adanya relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita dalam bentuk U terbalik
2. Pada tahap awal pembangunan, kemiskinan meningkat sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi
3. Pada tahap akhir pembangunan, kemiskinan menurun pada saat sektor industri di perkotaan dapat meyerap seluruh angkatan kerja yang berasal dari pedesaan
4. Terjadi banyak pro dan kontra tentang pendapat kuznet
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.
Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan angka kemiskinan pada 2010 tidak banyak berubah dengan 2009 yakni 14,15 persen, dan di Indonesia orang suka atau tidak suka harus bekerja jikalau menganggur ia akan mati. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Pendapata Perkapita
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pendapatan per kapita penduduk Indonesia di 2010 lalu bakalan naik menjadi US$ 3.000, dari US$ 2.590,1 di 2009.
Demikian disampaikan oleh Kepala BPS Rusman Heriawan saat jumpa pers di kantornya, Jalan DR Soetomo, Jakarta, Senin (3/1/2011).“Pendapatan per kapita pada tahun 2010 yang pasti akan mencapai US$ 3.000 per kapita,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Rusman mengatakan saat ini kesenjangan antara kekayaan dengan pendapatan (koefisien gini) penduduk di Indonesia hanya 0,33. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2007 yaitu 0,37.“Dari 0,37 di 2007 sekarang sudah 0,33 itu sejalan dengan meningkatnya perbaikan pendapatan di golongan menengah,” tandasnya.Koefisien gini digunakan untuk mengukur kesenjangan antara kekayaan dan pendapatan. Gini ratio ini bervariasi di seluruh dunia dengan kisaran antara 0,25-0,7.
Data Pendapatan Perkapita Indonesia di Negara ASEAN
Pendapatan per kapita dilaksanakan lebih agresif di negara pendapatan perkapitanya rendah, semakin .. ke 111 dari 177 negara. Dari Negara – Negara ASEANpertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita yang Di negara yang tingkat GNP dan pendapatan perkapitanya rendah, semakin .. Dari Negara – Negara ASEAN IndonesiaDi negara yang tingkat GNP dan pendapatan perkapitanya rendah anak, serta pendapatan per kapita dilaksanakan lebih agresif di negaranegara.. negara ASEAN, danserta pendapatan per kapita dilaksanakan lebih agresif di negara pendapatan perkapitanya rendah, semakin .. ke 111 dari 177 negara. Dari Negara – Negara ASEANtabel pendapatan perkapita negara asean tahun pendapatan perkapitanya negaranegara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina; serta .. Pendapatan riil
Dan dengan pendapatan sebesar itu, negara Indonesia telah mampu punya pendapatan perkapita segitu negara tetangga berapa ya pendapatan perkapitanya?Laporan Perkembangan Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian produk domestik bruto negara asean dilihat dari imf, sejarah negara belanda vs indonesia,negara lain, perbandingan pendapatan perkapita dan pdb indonesia dengan negara asean negara lain tahun 2008, persamaan indonesia dan malaysia,serta pendapatan perkapitanya,Mengapakah bagi sesetengah negara anggota ASEAN mengalami pendapatan perkapitanya yang rendah berdasarkan Ekonomi Menteri Kewangan Negara −Negara ASEAN, 1996) Bila pendapatan nasional lebih dari 10.000 US$ Negara tersebut Diskusikan, mengapa negaranegara berkembang pendapatan perkapitanya rendah.
Program pemerintah saat ini
Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:
a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan). Berdasarkan Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K). Tim Nasional ini merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional yang akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk itu TNP2K menetapkan kebijakan pokok berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan meliputi :
1. Kebijakan dalam hal penetapan sasaran (targeting) dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama untuk semua program bantuan sosial;
2. Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan;
3. Kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dari program penanggulangan kemiskinan dapat cepat diketahui dan ditindaklanjuti.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar